Pekanbaru, Suarapergerakan.com – Ketua Umum Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) Riau, Ihkram Mulya, menegaskan sikap organisasinya sejalan dan selaras dengan pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar (PB) SEMMI terkait penolakan wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian.
Ihkram menyatakan bahwa wacana tersebut bertentangan dengan amanat reformasi yang telah memisahkan Polri dan TNI dari satu institusi yang sama demi menciptakan sistem keamanan negara yang profesional, demokratis, dan bebas dari intervensi politik.
“PW SEMMI Riau sepenuhnya sejalan dengan sikap Ketua Umum PB SEMMI. Penempatan Polri langsung di bawah Presiden adalah hasil perjuangan reformasi yang tidak boleh dianulir melalui kebijakan yang justru berpotensi melemahkan institusi kepolisian,” tegas Ihkram.
Menurutnya, menempatkan Polri di bawah kementerian berisiko membuka ruang politisasi penegakan hukum serta menggerus independensi Polri sebagai alat negara. Prinsip reformasi telah menegaskan bahwa Polri harus berdiri netral dan profesional dalam menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, serta penegakan hukum.
PW SEMMI Riau juga mendukung pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang menolak secara tegas wacana tersebut. Ihkram menilai posisi Polri langsung di bawah Presiden merupakan struktur paling ideal agar Polri dapat menjalankan tugasnya secara efektif tanpa hambatan birokrasi dan tanpa menciptakan potensi “matahari kembar” dalam sistem ketatanegaraan.
“Menjaga Polri tetap di bawah Presiden berarti menjaga marwah reformasi, menjaga kekuatan negara, dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian,” pungkasnya. (***)
