Bangkinang, Suarapergerakan.com — Sekretaris Wilayah PEKAT IB (Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu) Provinsi Riau sekaligus Plt. Ketua Dewan pengurus Daerah (DPD) Kampar, Sutan ATT IV, menanggapi tegas isu demonstrasi yang digagas oleh Forum Pemuda Mahasiswa Kampar-Riau (FPMK-RIAU) pada Senin, 3 November 2025 mendatang. Menurutnya, aksi tersebut patut diawasi agar tidak menjadi alat kepentingan politik kelompok tertentu yang sedang kecewa dengan kebijakan Bupati Kampar Ahmad Yuzar.
Dalam keterangannya kepada suarapergerakan.com, Sutan ATT IV menyebut bahwa gerakan mahasiswa seharusnya menjadi suara moral dan independen, bukan dijadikan alat tekanan politik oleh pihak yang sedang berkonflik di internal pemerintahan.
“Kita menghargai semangat adik-adik mahasiswa dalam mengkritisi kebijakan publik. Tapi kalau gerakan itu diarahkan oleh elite birokrat yang sedang tersingkir, maka itu bukan lagi perjuangan moral — itu sudah menjadi alat politik. PEKAT IB Riau tidak akan diam melihat mahasiswa diperalat,” tegas Sutan ATT IV, Sabtu (1/11/2025).
Sutan menyoroti munculnya dugaan bahwa Sekda Kampar Hambali memiliki keterlibatan dalam mendorong aksi tersebut. Ia menilai, bila hal ini benar adanya, maka itu merupakan tindakan yang mencederai etika seorang aparatur negara yang seharusnya fokus bekerja, bukan menggerakkan massa untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
“Seorang Sekda itu jabatan strategis, bukan pemain politik. Kalau sampai terbukti ikut mengorkestrasi demo untuk menekan bupati, itu pelanggaran moral dan birokrasi yang serius,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sutan ATT IV menilai kepemimpinan Bupati Ahmad Yuzar justru sedang berusaha menata kembali tata kelola pemerintahan Kampar agar lebih transparan dan bebas dari praktik lama yang sarat kepentingan.
“Pak Ahmad Yuzar sedang membenahi sistem, terutama dalam penataan jabatan dan efisiensi anggaran. Tentu banyak pihak yang terganggu karena kenyamanan lamanya mulai terusik. Tapi perubahan memang tidak bisa menyenangkan semua orang,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan agar pihak-pihak di luar pemerintahan, termasuk kontraktor dan kelompok kepentingan tertentu, tidak ikut memperkeruh suasana dengan membiayai atau memanfaatkan gerakan mahasiswa demi keuntungan proyek.
“Kalau benar ada kontraktor yang ikut mendanai aksi, itu sangat disayangkan. Mahasiswa bukan alat barter proyek. Kami dari PEKAT IB akan terus memantau dan siap membuka fakta di lapangan jika ada bukti penunggang di balik aksi itu,” tambahnya.
Di sisi lain, Sutan juga menyerukan agar mahasiswa Kampar tetap menjadi garda moral dalam mengawal pemerintahan, namun dengan cara yang objektif dan konstruktif.
“Silakan kritik, tapi dengan data dan niat yang bersih. Pemerintahan Ahmad Yuzar harus dikawal bersama, bukan dijatuhkan lewat provokasi elite yang sedang kalah pengaruh,” tutup Sutan ATT IV.
PEKAT IB Riau juga menyatakan siap turun ke lapangan jika situasi politik di Kampar mulai mengancam stabilitas pemerintahan daerah. Organisasi tersebut berkomitmen untuk menjaga marwah demokrasi dan ketertiban, serta mendukung penuh agenda reformasi birokrasi yang dijalankan oleh Bupati Ahmad Yuzar demi kemajuan Kabupaten Kampar.
